Folder Berita Pangkal Pinang – Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atau Kejari Pangkalpinang memanggil dan memeriksa tiga anggota DPRD Kota Pangkalpinang terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan APBD 2025. Penyidik meminta keterangan para legislator tersebut untuk memperjelas sejumlah informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/20260310-Dokter-Hewan-Correy-Wahyu-Adi.jpg)
Langkah ini menjadi bagian dari proses penyelidikan yang sedang berjalan. Tim penyidik berupaya mengumpulkan berbagai data dan keterangan guna memahami alur penganggaran serta pelaksanaan program yang menggunakan dana APBD.
Baca Juga : Rapat Paripurna RPJMD Pangkalpinang Batal karena Tidak Kuorum
Pemeriksaan terhadap tiga anggota DPRD tersebut berlangsung di kantor kejari pangkalpinang yang berada di wilayah Pangkalpinang. Para legislator memberikan keterangan kepada penyidik terkait peran mereka dalam proses pembahasan maupun pengawasan anggaran daerah.
Penyidik menilai keterangan dari para anggota dewan dapat membantu memperjelas sejumlah aspek penting dalam penyelidikan. Informasi tersebut mencakup proses perencanaan anggaran, mekanisme pengesahan, serta pelaksanaan program yang menggunakan dana APBD 2025.
Selain memeriksa anggota DPRD, penyidik juga berencana memanggil sejumlah pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut. Langkah ini bertujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai dugaan penyimpangan yang sedang diselidiki.
Proses penyelidikan yang melakukan kejari pangkalpinang juga melibatkan pengumpulan dokumen serta penelaahan berbagai laporan terkait penggunaan anggaran daerah. Penyidik berupaya memastikan setiap informasi yang diperoleh dapat mendukung proses penegakan hukum secara objektif dan transparan.
Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berada pada tahap awal penyelidikan. Penyidik akan terus mengembangkan kasus ini berdasarkan bukti serta keterangan yang berhasil kumpulkan.
Melalui langkah tersebut, kejari pangkalpinang berupaya memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penanganan perkara ini berharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
