Folder Berita Pangkal Pinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang batal melaksanakan rapat paripurna RPJMD setelah jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum. Kondisi tersebut membuat pimpinan sidang tidak dapat melanjutkan agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang.
Pimpinan DPRD membuka rapat paripurna RPJMD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, setelah melakukan pengecekan daftar hadir, jumlah anggota dewan yang datang belum mencapai batas minimal kehadiran sebagaimana ketentuan tata tertib DPRD. Situasi tersebut membuat pimpinan sidang memutuskan untuk menghentikan jalannya rapat.
Baca Juga : Polisi Temukan Sabu di Rumah Warga Pangkalpinang
RPJMD merupakan dokumen penting yang memuat arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan serta kebijakan strategis yang akan dijalankan di Kota Pangkalpinang.
Sejumlah anggota DPRD yang hadir di ruang sidang menyampaikan bahwa pembahasan RPJMD sangat penting karena berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, mereka berharap seluruh anggota dewan dapat menghadiri rapat berikutnya agar pembahasan dapat berjalan dengan lancar.
Pimpinan DPRD juga mengingatkan seluruh anggota dewan mengenai pentingnya kehadiran dalam setiap agenda rapat paripurna. Kehadiran anggota legislatif sangat menentukan kelancaran proses pembahasan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Setelah pembatalan rapat tersebut, sekretariat DPRD akan menjadwalkan kembali rapat paripurna RPJMD dalam waktu mendatang. Penjadwalan ulang dilakukan agar seluruh anggota dewan memiliki kesempatan untuk hadir dan berpartisipasi dalam pembahasan dokumen perencanaan pembangunan tersebut.
Melalui pembahasan RPJMD yang matang, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat menyusun arah pembangunan yang tepat bagi Kota Pangkalpinang. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
